Komitmen itu Harga Mati

KOMITMEN PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mensupport program pengembangan masyarakat melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) sudah harga mati. Hal itu tertuang dalam komitmennya melalui  dana kemitraan yang terus menerus dikucurkan untuk pengembangan masyarakat.

EVIP Local Development dan Human Right PT Freeport Indonesia, Lasmaydha Siregar dalam kunjungan kerjanya bersama Badan Musyawarah dan Badan Pengurus LPMAK pada sejumlah lokasi program LPMAK di Timika mengatakan, meskipun PTFI mengalami goncangan secara internal maupun eksternal tetapi tidak mengganggu suntikan dana buat LPMAK. 

Lasmaydha yang akrab disapa Lasma itu mengungkapkan, PTFI sudah melakukan banyak hal, di luar perusahaan lain. Hati Freeport tetap komitmen untuk pengembangan masyarakat, bisa lewat LPMAK bisa juga lewat Freeport langsung.

Kunjunngan Rombongan Komisi I DPRRI didampingi jajaran PTFI dan LPMAK di Lokasi Asrama dan Sekolah Taruna Papua SP IV Timika Papua, Februari 2015.  Sistim operasional dan segala pembiayan pendidikan, termasuk biaya tenaga pendidik dan kependidikan serta para siswa yang direkrut dari wilayah pegunungan di Mimika ditanggung sepenuhnya oleh LPMAK. Sekolah dan asrama ini beroperasi sejak tahun 2007, demi kemajuan dan pengembangan sumber daya manusia terutama kepada generasi masa depan Amungme dan Kamoro serta Papua umumnya. (foto:bobi)

Kesempatan yang sama Anggota Badan Musyawarah, Agustina Basikbasik menambahkan, LPMAK melalui program-program yang peduli kemasyarakatan kelihatannya cukup menonjol dan cukup besar termasuk asrama yang menampung anak-anak dari pedalaman. Begitupun usaha-usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Jadi rupanya LPMAK deng-an didanai CSR perusahaan gaung-nya tidak terdengar tetapi rea-lisasinya terlihat dan dirasa-kan oleh masyarakat termasuk pe-layan-an kesehatan,” ujarnya.

Atas nama masyarakat, dia memberikan apresiasi dan ber-harap  apa yang dikerjakan LPMAK harus diketahui Pemerin-tah Daerah. Baik itu Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi bila perlu secara Nasional. Sehingga semua harus tahu bahwa  PTFI hadir ini ada sesuatu yang positif yang sudah disumbangkan diberikan dan dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat pemilik yaitu tujuh suku lebih khusus dua suku besar Amungme dan Kamo-ro.

Kendati mendapat banyak tantangan namun Agustina terus memotivasi LPMAK agar terus maju. Kebenaran itu maju saja, bekerja untuk orang banyak itu satu berkat dan akan terus dipercaya oleh masyarakat, kata Agustina.

Untuk diketahui dipenghujung 2014 lalu, Badan Pengurus (BP) dan Badan Musyawarah (BM) LPMAK melakukan monitoring atau kunjungan ke lokasi-lokasi program guna melihat sejauh mana perkembangan kegiatan baik program fisik maupun non fisik.

Monitoring BP-BM LPMAK itu diikuti pimpinan PTFI, Sekretaris Eksekutif LPMAK bersama tiga orang wakilnya serta sejumlah kepala biro yang terkait dengan program-program di lapangan.

Lokasi program yang didatangi adalah Kompleks Multi Purpose Comunity Center (MPCC), Rumah Sakit Mitra Masyarakat, Asrama Solus Populi, perumahan dokter di kawasan RSMM, KSM peternak ayam petelur, pusat grosir dan pergudangan di kawasan SP1 Timika.

Di luar Kota Timika, monitoring dilakukan pada sejumlah program di Distrik Akimuga, Mimika Timur Jauh, Mimika Timur Tengah dan Mimika Barat. Untuk Akimuga, Tim BP-BM melihat langsung pembanguna gedung sekolah, klinik, peternakan sapi serta lokasi pembuatan pelabuhan rakyat.

Selain itu tim juga melihat pembangunan perumahan rakyat pada beberapa kampung di Akimuga. (thobias maturbongs)

Semua Program LPMAK Sesuai Anggaran Dasar

PEMBERLAKUAN Undang Undang Minerba pada Januari 2014 membawa pro-kontra dari berbagai pihak yang terkait dengan usaha pertambangan. Salah satu perusahaan yang terkena imbas pemberlakuan peraturan ini adalah PT Freeport Indonesia (PTFI).

PT Freeport Indonesia adalah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc dan mulai beroperasi sejak 1967.

Keberadaan PTFI di Indonesia khususnya di Mimika, Papua membawa perubahan dan pembangunan pada kehidupan masyarakat setempat. Salahsatunya melalui program pengembangan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) sebut saja Program Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan. Seluruh kegiatan program bersumber dari Dana Kemitraan PTFI.

Jajaran BM, BP dan TSE LPMAK melakukan monitoring ke lokasi program LPMAK, salah satunya di lokasi MPCC di Jalan baru C Heatubun Kwamki Baru Distrik Mimika Papua akhir tahun 2014 lalu. (Foto Dok LPMAK)

Ketika UU Minerba diterapkan nyaris membawa ‘petaka’ bagi penerima manfaat dari PT Freeport Indonesia. Perusahaan raksasa itu mengurangi jumlah produksi bahkan tersiar kabar pemilik perusahaan berencana mengurangi jumlah tenaga kerja agar terjadi efisiensi di tubuh perusahaan.

Kendati demikian komitmen perusahaan untuk program pengembangan masyarakat melalui LPMAK tak pernah kendor. Semangat komitmennya tetap hidup bahkan EVIP Local Development dan Human Right PT Freeport Indonesia, Lasmaydha Siregar secara tegas mengatakan, hati Freeport selalu berkomitmen dengan LPMAK dan komitmen itu tidak akan selesai sebab merupa-kan komitmen penuh.

“Freeport sudah berkomitmen untuk selalu membantu menda-nai semua program pengembang-an masyarakat yang dilakukan oleh LPMAK melalui Dana Kemitraan PTFI. Semua yang telah dikerjakan LPMAK adalah bagian dari proses semua dan sudah berjalan dengan baik dan menurut pengamatan pihak do-nor, sudah sesuai dengan anggar-an dasar dan anggaran rumah tangga juga projeck planningnya,” kata Lasma.

Menurut dia, Freeport selalu berkomitmen melalui LPMAK untuk pengembangan masyarakat dan sudah tertuang dalam kucuran dana kemitraan yang  tidak akan selesai tapi berjalan terus menerus. Ini komitmen penuh perusahaan untuk pengembangan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi serta program lainnya.

Menjawab pertanyaan terkait jumlah kucuran dana yang diberikan kepada LPMAK setiap tahun, Lasma mengatakan, komitmen tidak akan pernah berubah kecuali besaran dana kemitraan yang diberikan tiap tahun itu tentu disesuaikan dengan pendapatan perusahaan. PT Freeport bersama LPMAK sudah melakukan banyak hal diluar perusahaan-perusahaan lain.

“Hati Freeport selalu terbuka untuk pengembangan masyarakat dan pengembangan masyarakat itu bisa lewat LPMAK tapi bisa juga langsung dikerjakan oleh perusahaan. Freeport tidak per-nah kekurangan komitmen untuk pengembangan masyarakat. Hanya bagaimana memberi-kan pro-gram sesuai dengan kemampuan per-usahaan dan tentunya sesuai de-ngan keinginan masyarakat se-bagai target utama,” jelasnya.  Keberadaan PTFI di Indonesia diharapkan dapat tetap memberi kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya pula pada daerah Papua tempat dimana PTFI beroperasi.

Sementara itu Direktur Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), Anton Alomang menyambut baik keter-bukaan dan komitmen PTFI untuk terus mendanai program-program LPMAK. Anton secara tegas mengingatkan Managemen PTFI agar selalu menggandeng kedua lembaga adat pemilik hak ulayat yaitu LEMASA dan LEMASKO saat melakukan pembicaraan dengan pihak pemerintah entah pada tingkat provinsi maupun pusat. Menurutnya, keberadaan lembaga adat jangan dianggap remeh sebab peran dan fungsi lembaga adat sangat kuat dan bisa mendukung perusahaan yang beroperasi di atas tanah hak ulayat masyarakat adat. Apalagi di dalam kelembagaan LPMAK, telah mengakomodir semua stakeholder utama, sehingga menurut Anton, para stakeholder itu bisa ikut membantu dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dialami PT Freeport dalam skala nasional maupun internasional. (thobias maturbongs)

Dana Kemitraan PT Freeport Sentuh Kepentingan Publik

BANYAK opini yang terbentuk di tengah masyarakat terkait Dana Kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dikelola Lem-baga Pengembangan Masya-rakat Amungme dan Kamoro (LPM-AK). Ada penilaian positif, tentu me-nyebut penyaluran dana kemi-traan memberikan kontribusi ber-arti bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun, ada juga tudingan miring bahwa dana itu sesungguhnya lebih digu-na-kan untuk kepentingan perusahaan. Ada yang menyebut penyaluran dana kemitraan merupakan upaya untuk membangun ‘pagar pengaman’ bagi perusahaan. Memberikan donasi bagi masyarakat sekitar tempat beroperasinya sehingga menghindarkan terjadinya konflik dan kecemburuan sosial, sehingga aset-aset perusahaan ter-hindar dari tindakan perusakan atau anarkis lainnya.  Jajaran BM, BP dan TSE LPMAK melakukan monitoring ke lokasi program LPMAK, salah satunya di lokasi MPCC di Jalan baru C Heatubun Kwamki Baru Distrik Mimika Papua akhir tahun 2014 lalu. (Foto Dok LPMAK) Terlepas dari semua penilaian itu, LPMAK sebagai pengelola dana kemitraan telah membuktikan kepada publik bahwa serapan dana kemitraan telah menyentuh kepentingan publik sampai pada tingkat masyarakat akar rumput, utamanya masyarakat Suku Kamoro dan Amungme. Lewat tiga program utama (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) diback-up program khusus lainnya, LPMAK terus menerus memberikan perhatian kepada penerima manfaat langsung. Sekretaris Eksekutif LPMAK, Emanuel Kemong mengatakan, LPMAK bukan lagi sinterklas se-perti waktu-waktu sebelumnya yang membagi-bagi uang. Saat ini program LPMAK benar-benar nyata melalui perencanaan yang terstruktur dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sesungguhnya, menurut Kemong, apabila digunakan dengan tepat, penggunaan dana tak hanya dapat membawa banyak hal positif bagi masyarakat. Namun, juga turut menciptakan program keberkelanjutan bagi masyarakat yang diberikan bantuan. Implementasi dana kemitraan yang da-pat menciptakan sustainibilitas da-lam pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan masya-rakat tentu menunjukkan kualitas program yang diterapkan.  Dalam kiprahnya di masyarakat, LPMAK menjadikan beberapa kampung sebagai pilot projek programnya. Untuk wilayah pesisir yang mayoritas Suku Kamoro, LPMAK membangun sebuah pa-brik pengolahan sagu di Kampung Keakwa, Distrik Mimika Timur Tengah. Sedangkan untuk Suku Amungme, dibangun peternakan sapi di Distrik Akimuga. Selain itu dibangun pula gedung sekolah pada sejumlah kampung berikut perumahan percontohan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Itu sebagian kecil dari hal besar lain yang sedang dikerjakan LPMAK. Semua program itu bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat di kampung-kampung. Sedangkan Anggota BM-LPM-AK, Agustina Basik Basik ketika mengikuti monitoring program fisik LPMAK mengatakan, sebagai LSM, LPMAK telah membuat banyak hal di Kabupaten Mimika. Banyak hal nyata telah dilakukan LPMAK, sebab itu perlu disampaikan juga kepada pemerintah daerah, provinsi bahkan bila perlu pemerintah pusat tentang apa yang telah dikerjakan sehingga para pihak yang menjadi stakeholder bisa mengetahui semua upaya dan kerjakeras yang dilakukan selama ini. Menggunakan bahasa filsafat yang mendalam, Agustina me-ngatakan, barang siapa yang be-kerja jujur diatas tanah ini, akan mendapat tanda heran satu ke tanda heran lain. Sebab itu LPMAK tidak boleh mundur, tidak boleh patah semangat ketika menghadapi berbagai tantangan dari dalam maupun dari luar. “Biasa, kalau kita mau bekerja dengan hati yang bersih selalu mendapat tantangan tapi tidak apa-apa, maju saja,” kata Agustina usai melihat langsung program-program fisik di dalam dan pinggiran Kota Timika. (thobias maturbongs)

BP LPMAK Berkiasan, Pemerintah dan Freeport Seperti Suami-Istri

Kalau suami tidak cocok dengan istri, bagaimana nasib anak-anaknya? Demikian juga sikap pemerintah terhadap istrinya, Freeport?  Ilustrasi itu disampaikan Wakil Ketua Badan Pengurus  (BP) LPMAK,  Yohanes Deikme, baru-baru ini.

“Freeport harus mampu melihat kemandirian anaknya, yaitu LPMAK. Lebih khusus, bagaimana mendidik dan membesarkan anaknya Amungme Kamoro dan 5 suku kerabat lain!” tegasnya mengungkit pengembangan masyarakat lokal.

Bagai ayah, istri dan anak, dalam satu keluarga. “Saya gambarkan, melihat bahwa, ayah itu pemerintah, ibu itu Freeport, dan anak-anak itu Amungme, Kamoro dan 5 suku kerabat. Jangan sampai mereka cerai-beraikan kepentingan Amungme dan Kamoro, 5 kerabat dan Papua lain,” tegas wakil Pengurus LPMAK itu.

Berharap ke depan, berbagai situasi dan tantangan, LPMAK harus siap mampu menghadapi dan siap merubah daerah bersama dengan mitra-mitra yang ada di lembaga ini.

“Jadi jangan sampai dengan bercerai-berainya orangtua, suami menceraikan istrinya, akhirnya nasib anak-anaknya terlantar?” pesannya.

Tentunya, LPMAK telah melakukan berbagai program dan kegiatan demi pengembangan masyarakat. Diantaranya, mengirim anak-anak untuk sekolah, membangun pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta membangun ekonomi mandiri.

"Jangan sampai, berbagai program ini putus sampai di sini. Mesti ada usaha dan upaya, supaya kemitraan ini berjalan terus melayani masyarakat!” katanya.

Setidaknya, LPMAK memiliki usaha-usaha lain, berupa usaha bisnis. Usaha dimana, ke depan kalau perusahan Freeport ini tutup, bisa mandiri. Mandiri dengan apa? Ini yang harus dipikirkan serius, keras dan dewasa demi kemandirian LPMAK di waktu mendatang. (willem bobi)

Wakil BP, Yohanes Deikme: Kapan LPMAK Menjadi Dewasa?

Impian filosofi adat, seorang pria ataupun wanita mesti menjadi dewasa ketika beranjak usia tertentu. Demikian juga Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), suatu saat mesti menjadi dewasa dan berdiri mandiri tanpa bergantung kepada siapapun.

Yohanes Deikme, Wakil Ketua Badan Pengurus (BP) LPMAK. (bobi)

Hal itu diutarakan Yohanes Deikme, Wakil Ketua Badan Pengurus (BP) LPMAK, baru-baru ini.

“Untuk (LPMAK) berdiri menjadi besar, artinya bertindak secara dewasa dalam berpikir dan berkarya,” ungkapnya kepada LAndAS.

Patokan waktu untuk LPMAK menjadi dewasa, seperti usia manusia. Seorang pria atau wanita dinobatkan menjadi manusia dewasa pada usia 17 tahun ke atas.

“Jadi LPMAK di usia 19 tahun, itu artinya, lembaga ini mampu berdiri di atas kaki sendiri untuk berkarya,” paparnya.

Hal itu wajar saja, sebab seorang dewasa, individu siapapun di usia itu mampu menepis segala persoalan hidupnya. Intinya, semakin besar, semakin banyak tantangan semakin pula juga menepis segala masalah yang dihadapinya.

Potret persoalan LPMAK, semakin nampak juga ketika pemerintah menuntut haknya dengan berbagai alasan dan tuntutan kepada perusahaan PT Freeport. Perusahaan raksasa itu tak mungkin juga menghindari sejumlah aturan dan penerapan kebijakan pemerintah yang mengancam aktivitas penambangan di dataran tinggi Papua itu. 

Penerapan aturan, kebijakan oleh pemerintah, merupakan ancaman terhadap aktivitas dan keuntungan yang dinikmati masyarakat lokal selama ini, termasuk penerima manfaat tanggungjawab sosial melalui LPMAK.

Kecaman berupa aturan dan kebijakan pemerintah, seolah perusahaan asing itu dihadapkan pada situasi tegang. Bila demikian, bagaimana kewajiban Freeport terhadap masyarakat di daerah ini, akankah berjalan seperti selama ini?

Bagi perwakilan masyarakat lokal, demi  Suku Amungme maupun  Kamoro, serta 5 suku kerabat lainnya, perwakilan BP LPMAK itu berharap tak mengorbankan hak masyarakat.

“Freeport harus melihat kepentingan dan kebutuhan, terutama hak masyarakat Amungme dan Kamoro, beserta 5 suku kerabat sebagai kewajiban perusahaan,” tegasnya.

Deikme juga berharap, Freeport tak mengalami kecaman berlebihan oleh pemerintah ataupun oleh siapapun.

“Kita berharap, 2 suku maupun 5 suku mendukung Freeport untuk berupaya semaksimal untuk menghadapi situasi ini,” pesannya, dengan harapan Freeport tetap mengedepankan hak masyarakat Suku Amungme, Kamoro dan 5 kerabat melalui LPMAK.

Tujuannya tak hanya demikian. Wakil BP LPMAK itu memiliki impian yang lebih besar, yakni ketika beranjak usia 19 atau 20 tahun pada 2015 dan 2016 mendatang, Freeport mendukung LPMAK supaya lebih mandiri. (willem bobi)